0
Werene News - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia  Luhut Binsar Pandjaitan bersama sejumlah perwakilan kementerian bertolak ke Australia untuk melakukan pertemuan bilateral.
Dari sejumlah isu yang akan dibawa ke pertemuan tersebut salah satunya adalah masalah Papua.
Seperti ditulis Kompas, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mendukung agar permasalahan Papua dibawa ke pertemuan di Australia. Menurut dia, masalah-masalah tersebut perlu juga diketahui oleh pemerintah negeri kanguru.
Potres pelanggaran hak asasi manusai (HAM) di Papua
Bicara tentang masalah Papua, tak lepas dari 11 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Beberapa di antaranya adalah Operasi Mapenduma tahun 1996, kasus hilangnya Aristoteles Masoka sopirnya Theys Eluay, serta kasus Biak Numfor berdara tahun 1998.
Paulus menyebutkan, dari tiga kasus ditangani Polda Papua, ada satu yang sudah ada pengungkapan dan pemeriksaan anggota, yaitu kasus pembataian di Kabupaten Kepulauan Yapen.
"Itu yang sempat keluar di YouTube. Kalau yang lain sedang dalam proses," tutur Paulus.
Adapun dalam delegasi tersebut selain Paulus Waterpauw, Nick Messet, Franzalbert Joku, Matius Murib dan Marinus Yaung. Diikutsertakannya dua nama terakhir diatas, mendapat banyak kritikan dari sejumlah aktivis Papua. Menurut mereka keikutsertaan kedua orang tersebut dalam delegasi pejabat Indonesia tersebut dikwatirkan akan menyembunyikan fakta tentang semua kasus- pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. 
Banyak aktivis juga tidak ingin keduanya ada dalam pertemuan itu dengan mengatasnamakan rakyat Papua yang dibantai dibawah pendudukan Indonesia. Terlebih belakangan ini marak terjadi kasus pembunuhan dengan motif orang tak dikenal (OTK) di Papua, diduga serangkaian pembunuhan itu dilakukan oleh intelejen Indonesia untuk mengacaukan situasi Papua." 

Post a Comment

 
Top