NEW YORK, WENE-PAPUA - Perdana Menteri Manasye Sogavare telah meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berpusat di Jenewa, Swiss untuk menyelidiki lebih dalam dan memantau pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di daerah Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Kata Sogavare di New York Kamis dalam pidatonya di Sidang ke-70 Majelis Umum PBB.
"Semua negara memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab moral untuk menegakkan, menghormati dan memajukan hak asasi manusia dan bila perlu mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan dan hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional yang berlaku," kata Sogavare.
"Dengan latar belakang tersebut di atas, Majelis Umum sangat menyadari kekhawatiran terus pelanggaran hak asasi manusia di daerah Papua dan Papua Barat selanjutnya Indonesia dan Solomon Islands di Dewan Hak Asasi Manusia berdasarkan Jenewa untuk melakukan lebih dalam menyelidiki dan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan pada etnis Melanesia di sana.
"Kami (Kepulauan Solomon) ingin masalah ini dihadiri secara tepat waktu," tambahnya.
Perdana Menteri Sogavare berkata Kepulauan Solomon bersama-sama dengan Forum Kepulauan Pasifik mencari dialog yang tulus dan kerjasama dengan Indonesia untuk mengatasi dan membubarkan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.
Dia mengatakan Pemimpin baru Forum Kepulauan Pasifik 'Pemimpin Summit' di Port Moresby menyetujui Misi Pencari fakta ke Papua Barat untuk membangun penyalahgunaan hak asasi manusia di sana.
Dia mengatakan KTT memutuskan untuk mengajukan banding kepada Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan akses bebas dan tak terbatas untuk misi ini dalam semangat sejati kerjasama regional. '
Perdana Menteri Sogavare menambahkan bahwa, "Dalam jangka panjang Namun, PBB tidak bisa menghindar dari akar penyebab pelanggaran ini." (hns)
Post a Comment