Akibat Corona Virus Ekonomi Indonesia Berpentensi Mengulang Krisis 1998

Aksi Papua Merdeka

wenepapua.com - Sampai dengan saat ini dimana, negara Indonesia berada di posisi urutan ke dua kematian akibat virus Covid 19. Dalam kondisi yang sudah genting seperti ini nilai tukar rupiah pun menjadi anjlok - 16.000 / 1 Dolar. 

Dalam kondisi ini membuat negara dilemah dalam mengambil sebuah keputusan soal Virus Covid-19 ini sekalipun, negara Indonesia berada dalam urutan kedua.

Dimana masih berjalan normal akses keluar dan masuk ke Indonesia baik melalui darat, udara dan laut, para buruh masih dipaksakan untuk bekerja sekalipun ditempat kerja (pabrik) sangat rentan terkena virus Covid-19 ini.

Disamping kebingungan untuk mengatasi virus Corona ini negara diperhadapkan dengan nilai tukar rupiah yang semakin anjlok. Situasi 1998 bisa terulang kembali.

Coba kita lihat situasi Indonesia. Sebelum Pilpres ada sebuah UU yang di sahkan yang poinnya mengijinkan militer mengintervensi sipil kemudian, situasi Pilpres kemarin, dimana kedua pasangan calon presiden yang sama berwatak kapitalistik bertarung.  Namun, pada akhirnya Prabowo Subianto merapat ke posisi Jokowi artinya tidak ada lagi oposisi.

Banyak aparat TNI atau Polri yang menjabat sebagai menteri dan jabatan lainnya dalam rezim Jokowi, setelah itu kini negara mulai melakukan RUU Omnibus low yang nyata-nyata memihak pada investor. Selain itu selama masa kepemimpinan Jokowi pada periode lalu lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai syarat masuknya investasi.

Orientasi kerja yang memihak investor ini kemudian melahirkan berbagai macam persoalan rakyat terutama di sektor agraria dan banyak kaum buruh yang di PHK, operasi militer di Nduga dilakukan demi kepentingan bangun jalan. Sekali lagi situasi 1998 bisa kembali terjadi di Indonesia.

Lantas, bagaimana gerakan pembebasan nasional melihat situasi ini ?

Kemerdekaan Timor Leste tidak terlepas dari krisis moneter 1998 dan tidak juga terlepas dari persatuan nasional dalam negeri. Inilah fakta sejarah kemerdekaan Timor Leste.

Situasi seperti ini haruslah dilihat sebagai salah satu syarat objektif (artinya masih ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk pembebasan nasional Papua Barat) yang kemudian, dapat mengantarkan Papua Barat ke ambang pintu hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum.

Sekalipun kondisi eksternal sudah seperti demikian namun bagaimana dengan kondisi internal (Dalam negeri Papua Barat) sebab, penentu yang lebih dominan adalah dalam negeri.

Bagaimana kondisi persatuan gerakan ?

Persatuan gerakan ini menjadi penentu sekalipun kondisi eksternal seperti yang sudah diuraikan diatas. Tidak perlu lagi kita sangkali bahwa, persatuan gerakan di dalam negeri sampai dengan saat ini belum terwujud - belum terkonsolidasi dalam sebuah front demokratik untuk pembebasan nasional Papua Barat.

Artinya bahwa, penyatuan gerakan pembebasan nasional Papua Barat (persatuan nasional dalam negeri) menjadi tugas penting dan mendesak.

Redaksi