0

Oleh: John Lock


Membunuh manusia dengan tawaran pangkat, jabatan dan pakaian dinas yang di kasih negara kepada orang Papua sudah merupakan kewajiban penguasa penindas yang tak lazim. Membunuh orang Papua dengan segala cara itu konteks memberikan tumbal demi kelanjutan kekuasaan terhadap kekayaan alam Papua.

Dengan sekejap mata tanpa studi ilmu yang pasti, dengan alasan mengisi kebutuhan birokrasi, hasil tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) seperti sulap di umumkan. Siapa yang lulus dan tidak, akan ada perbedaan mencolok, kompetensi dan inkliptoris walaupun saudara kandung. Momen ini benar - benar suatu kebusukan Indonesia yang di pelihara dan yang terus dipraktekkan kepada orang Papua.

Memberi sambil membunuh, itulah lagak kejam penguasa Indonesia yang belum mampu di cerna oleh kaum mudah Papua sebagai trik ancaman secara menyeluruh. Situasi sedang multi krisis secara nasional, tidak mungkin negara memperbaiki kehidupan orang Melayu apalagi orang Papua di tengah Pandemi Corona yang sudah mencapai positif 100 ribu.

Generasi mental PNS berperilaku naif, tidak akan membangun karakter kemandirian untuk bangsanya. Tidak akan mungkin juga membuat perubahan dalam diri, keluarga, suku, bangsa dan tanah airnya. Hasrat bekerja untuk uang itu ringkasan pemikiran yang terendah sebagai manusia normal dan bermoral. Pemikiran akan mengarah pada isi perut, raga dan tampilan, tanpa berpikir darimana kebutuhan itu bersumber.

Kecemburuan sosial, pembunuhan, kekerasan, pengurasan, kebejatan, dalam kelas dan lingkup masyarakat sosial yang belum mampu di selesaikan negara akan berbenturan dengan kebutuhan fisik maupun jiwa dan mental - mental PNS. Hasil akhirnya, tenggelam dalam lubang kesesatan (jalan buntu) yakni membuang - buang waktu, mengisi penuh kolam penguasa yang mengalihkan isu.

Mental PNS juga tidak dapat mempertahankan eksistensi ekologi dan demonologi manusia Papua. Manusia Papua akan bekerja memperkuat sistim penjajahan karena objeknya saudara suku bangsanya sendiri. Orang Papua akan memupuk konsumerisme yang panjang dan lama jika semua aspek kehidupannya tergantung pada tangan pemerintah penguasa.

Data Statistik terbaru UMKM Papua terlihat perbedaan drastis mengatakan toko, pasar dan kebutuhan ekonomi paling terbesar di Papua di pegang oleh Rakyat Non Papua. Jadi secara ras kita di rendahkan, secara ekonomi kita tersisih, secara politik kita di atur, secara biologis kita di musnahkan. Analisis untuk memahami realitas ini tidak terdapat dalam dunia PNS.

Satu - satu jalan untuk mengubah realitas paksaan, membentuk masyarakat baru dengan kehidupan sosial yang baik, kemakmuran dan penguasaan utility secara utuh di Papua hanya terdapat di alam " Papua Merdeka ", tidak ada jalan lain. Dengan syarat : Atas nama rakyat dan bangsa Papua sebagai pemegang hak dan kedaulatan tertinggi, dilengkapi dengan obsesi nasionalisme, itu mutlak pasti terjadi !

Post a Comment

 
Top