Oleh: John Delver*)
Bukan sedikit Yudas hitam yang melebarkan saku dan mengancing
ban pinggangnya. Kapolda orang Papua, Direktur Pt. Freeport McMoran orang asli Papua,
Pangdam Orang Asli Papua, Bupati orang asli Papua, Gubernur orang asli Papua. Jangan senang !
Semua ini rancangan Jakarta mengisi modern devide. Antara kepentingan dan
kebutuhan mengalami disposisi, inilah fase kedua.
Jangan lihat ketertinggalan Papua
dari kacamata Enkaeri. Membangun Papua tak usah dengan embel - embel S1, S2,
S3, Es Teh, dll. Tanah Papua tidak butuh nilai dan penilaian Enkaeri untuk di
bangun. Cukup posisikan matamu melihat ketidakmampuan negara memperlakukan
orang Papua. Antara hak dan kewajiban tidak saling merasuki, inilah fase
ketiga.
Otsus (Otonomi Khusus) itu uang
darah, hasil Pt. Freeport itu hasil rampasan, Pepera (Penentuan Pendapat
Rakyat) itu ruang pemusnahan, Orang Asli Papua mati, dibayar pakai hasil tanah
Papua sendiri. Ini sungguh melawan hukum alam (invalid humanite). Antara tuntutan dan solusi mengalami
kerenggangan, inilah fase keempat.
Setiap hari orang Papua mengeluh
dan mati. Pengeluhan yang bertumpuk - tumpuk tanpa di tanggapi, di posisikan
dan di selesaikan akan mengakui dan mengaudit karakter sosial bangsa ke arah
era primitif. Itulah mengapa penjajahan di Papua bersifat kolonialisme
primitif. Identitas dan jatidiri sangat tidak diakui, inilah fase terakhir
(kelima), fase yang merupakan tujuan Indonesia tetap langgeng di Papua.
Untuk melihat realitas di Papua
dan berbagai upaya penjajah Ilegal menduduki tanah Papua itu sedehana, hanya
butuh kepastian emosional dan keseriusan berpikir. Dan, simpulnya, seperti kata
Victor Yeimo, " Mari kita kutuk Perlakuan Negara Indonesia atas Rakyat
Papua selama setengah abad ini " !
Penulis adalah Akitivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
Post a Comment