Werene News Papua

Mandat Sang Leluhur, Bersatu Selamatkan Papua!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMQsjn6ep_ET7JX_4IG4DKJB3Ad4VASS7CJSSkG58iCGdtqYFWSqGle93_gAOiI6KhQ-UoevZOESDMHPVeIV5cqRV2hH8odGrT5d-a1jNh2HbroFLzniTXA9nvIHm_aaJzyJUe5ujVqg/s712/117197411_150532846655105_5435842115261943987_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="712" height="309" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMQsjn6ep_ET7JX_4IG4DKJB3Ad4VASS7CJSSkG58iCGdtqYFWSqGle93_gAOiI6KhQ-UoevZOESDMHPVeIV5cqRV2hH8odGrT5d-a1jNh2HbroFLzniTXA9nvIHm_aaJzyJUe5ujVqg/w512-h309/117197411_150532846655105_5435842115261943987_n.jpg" width="512" /></a></div>Bekerja adalah kebutuhan alamiah manusia yang abadi. Tanpa
bekerja, loyalitas sebagai pribadi manusia tidak akan di akui oleh apapun
termasuk alam. Kerja itu seksi, melahirkan mandat untuk bertanggung jawab atas
fisik ke fisik. Terutama, bekerja untuk memanusiakan manusia adalah pokok dari
semua ilmu tentang kebenaran.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Melihat realitas yang semakin tidak menjawab kebutuhan, itu
merupakan kebenaran yang harus di pahami semua indera, termasuk indera ke enam
(indigo). Kebenaran mutlak yang tersisih dari individual seperti makan, minum,
mandi, jalan, tidur, hiburan adalah sifat kerja untuk kebutuhan manusia tapi di
Papua, sebagian dari hak ini telah di asingkan.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Kesadaran manusia Papua untuk merefleksi diri makin menipis,
aktivitas menguntungkan oranglain lebih banyak daripada sama - sama
menguntungkan. Dalam posisi yang ini, manusia asing lebih leluasa mengembangkan
bakat dan talentanya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia asing adalah penguasa
yang berkuasa atas rakyatnya sendiri dengan tangan besi (fasis, rasis,
otoriter).<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Apa Gerangan pokok yang membalik realitas di Papua menjadi
semakin tidak beraturan ? Katakan saja : Kekayaan Alam ! Dari kekayaan alam
timbul sejarah penindasan yang panjang, genosida manusia atas manusia telah
menjadi pandemik berbahaya bagi orang Papua dan timbul tuntutan rakyat Papua
yang semu yaitu Otonomi Khusus.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Jangan sungkan, Tolak Otsus adalah bagian dari kerja bersama
yang besar, tidak terbatas suku, budaya, ras dan agama. Tolak Almarhum OTSUS
Jilid II itu butuh praktek, tindakan dan kesadaran secara universal
(menyeluruh) dari semua rakyat bangsa Papua dan jutaan rakyat yang ada di Papua
maupun Indonesia.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Tolak Otsus bukan merupakan keinginan yang berisi muatan politik
semata, melainkan instrumen untuk menggenapi pokok tuntutan sesungguhnya yang
terhambat yaitu kebebasan (kemerdekaan). Karena berbicara tentang kebebasan
adalah hak mutlak semua umat manusia didunia. Dan kebebasan rakyat Papua
menentukan nasibnya sendiri adalah hak pokok yang tidak bisa di tawar.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Kelas sosial mahasiswa, pelajar, karyawan perusahaan, pegawai
birokrasi, elit borjuasi, rumpun masyarakat adat, ikatan antar umat beragama,
basis suku, dan komunitas apapun yang lahir, hidup, injak kaki, makan minum dan
tinggal diatas tanah Papua berkewajiban menolak Otonomi Khusus Jilid II sebagai
biang keladi pemusnahan dan kunci keilegalan Enkaeri diatas tanah Papua.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Indonesia di sebut penjajah atas dasar perasaan logis orang
Papua. Kekerasan, kemiskinan, pelecehan, proses pembiaran relasi sosial yang
merugikan, dan keistimewaan antar individu yang di janjikan negara telah lama
hilang di telan waktu. Waktunya telah tiba untuk memulangkan segalah
kepemilikan bahan plastik, karton, tempelan dan imitasi yang berbaur dalam
kehidupan di Papua.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Tugas seorang revolusioner itu mengambil resiko menyelesaikan
tuntutan rakyat, bersama sedarah sedaging sebangsa berdiri, menjadikan kualitas
rakyat berada pada posisi tertinggi dalam perlawanan. Rakyat Papua yang melawan
adalah bagian dari sejarah, dengan mengubah tatanan (cara hidup) bangsa Papua
menjadi " milik kepunyaan " merupakan mandat sang leluhur yang harus
terpenuhi.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: 4.5pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Membangun kekuatan dengan kepal tangan, persatuan yang solid,
menemukan hegemoni rakyat yang terarah untuk mengalahkan penguasa yang
menindas, yang menyusahkan rakyatnya sendiri. Papua, di bawa obsesi
nasionalisme, akan terus berjalan mencari ruang revolusi demi menempatkan
bangsanya agar sejalan dengan cita - cita pembebasan.<o:p></o:p>

<p style="-webkit-text-stroke-width: 0px; background: white; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 4.5pt; orphans: 2; text-align: start; text-decoration-color: initial; text-decoration-style: initial; widows: 2; word-spacing: 0px;">Ideologi bangsa Papua, yang adalah ideologi rakyat tertindas,
yang lahir atas kesadaran pikiran dan tindakan melawan, akan mengakhiri segalah
bentuk kekuasaan kependudukan ilegal kolonialisme Indonesia dan Kapitalisme
global atas tanah Papua!

Mandat Sang Leluhur, Bersatu Selamatkan Papua!

Bekerja adalah kebutuhan alamiah manusia yang abadi. Tanpa bekerja, loyalitas sebagai pribadi manusia tidak akan di akui oleh apapun termasu...

Baca Selanjutnya

Melawan Lupah: 2 Agustus Hari Terakhir Pelaksanaan Pepera di Papua

Admin 0 Analisis 12:11

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqGJ2HGYIDa1yFhpVGmLsGnCQIsvqKpJrPSoGSu9y_Q9O99s7m8ui-oh7yyjCcffpXNPFfFof0oM6UDEj-jAJ_t5S5L6JI-fXRwAP2KjM-D7Jig029yHM5Yj5zwNjNY8oJhR-9fUTp-A/s720/116263103_170157761242783_3795841390914143511_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="720" height="383" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqGJ2HGYIDa1yFhpVGmLsGnCQIsvqKpJrPSoGSu9y_Q9O99s7m8ui-oh7yyjCcffpXNPFfFof0oM6UDEj-jAJ_t5S5L6JI-fXRwAP2KjM-D7Jig029yHM5Yj5zwNjNY8oJhR-9fUTp-A/w513-h383/116263103_170157761242783_3795841390914143511_n.jpg" width="513" /></a></div>wenepapua.com - Tanggal 2 Agustus 1969 merupakan hari terakhir proses penentuan pendapat rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang dimulai sejak 26 Juli 1969.Proses penentuan pendapat rakyat (PEPERA) merupakan salah satu proses yang dilaksanakan oleh Indonesia di Papua untuk mendapatkan legitimasi guna, menduduki (menjajah/mengkolonisasi) bangsa Papua, setelah sebelumnya menggagalkan kemerdekaan bangsa Papua yang telah di deklarasikan pada 1 Desember 1961 di Holandia (Jayapura) secara de facto dan de jure melalui, TRIKORA yang dikumandangkan oleh presiden kolonial Indonesia Ir. Soekarno di Alun-alun Utara, Jogjakarta hingga berujung pada operasi militer.<div> Setelah menggagalkan kemerdekaan Papua, kemudian pemerintah Indonesia mulai melakukan perjanjian-perjanjian internasional tanpa melibatkan rakyat Papua, salah satunya adalah perjanjian New York yang dilaksanakan pada 15 Agustus 1962 yang salah satu poin dalam perjanjian ini terkait dengan proses penentuan nasip sendiri yang dilaksanakan sesuai mekanisme internasional satu orang satu suara atau one man, one vote yang oleh Indonesia di istilahkan dengan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) namun, dalam mekanismenya pun dilanggar oleh pemerintah Indonesia karena, dilaksanakan dengan metode musyawarah dan mufakat (keterwakilan) sehingga, tidak semua rakyat Papua dilibatkan hal ini, telah melanggar mekanisme internasional dan juga melanggar perjanjian New York.Lantas yang menjadi pertanyaan ialah mengapa proses penentuan nasib sendiri kemudian, tidak dilaksanakan secara demokratis sesuai prinsip internasional yakni, one man, one vote sebagaimana telah dimuat juga dalam perjanjian New York ?Proses yang cacat dalam prinsip demokrasi dan HAM serta melanggar hukum ini, patut dipertanyakan.Secara nyata Indonesia merupakan negara anggota PBB yang tentunya tahu mekanisme internasional dalam hal penentuan nasib sendiri dan juga sudah terlibat dalam perjanjian New York namun, secara sadar pula dilanggar secara terang-terangan bahkan lebih para dalam proses PEPERA ini dilaksanakan dibawah popor senjata dan tipu muslihat.Secara jelas pemerintah Indonesia berambisi untuk menduduki Papua hal ini, secara jelas terlihat sejak Indonesia mulai mengumandangkan TRIKORA sehingga, dalam proses penentuan penentuan nasib sendiri yang seharus dilakukan secara bebas, tanpa tekanan dan melibatkan seluruh rakyat Papua itu kemudian, dilanggar dan diatur dengan tipu muslihat dan moncong senjata untuk memenangkan proses PEPERA agar kemudian, bisa menjadi legitimasi untuk menduduki (Menjajah) Papua.Dibalik proses PEPERA yang cacat hukum dan tidak demokratis ini, ada negara-negara imperialis yang napsu akan akumulasi modal terutama negara imperialis Amerika serikat yang napsu untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Papua demi akumulasi profit. Hal ini secara jelas terlihat, dimana sebelum dilaksanakan proses PEPERA, perusahaan tambang raksasa yang bermarkas di Amerika serikat, PT. Freeport McMoRan melakukan kontrak karya pertama pada 7 April 1967.Dengan ini, secara jelas bahwa, pemerintah Indonesia mengagalkan kemerdekaan Papua hingga proses PEPERA yang cacat hukum dan tidak demokratis ini di lakukan oleh pemerintah Indonesia semata-mata demi mengamankan kepentingan negara-negara imperialis agar dapat melakukan ekspansi dan eksplotasi sumber daya alam Papua demi akumulasi profit.Pertanyaan berikutnya ialah mengapa pemerintah Indonesia bisa bekerja sama dengan negara imperialis terutama Amerika serikat untuk menggagalkan kemerdekaan Papua hingga sengaja melaksanakan proses PEPERA tidak demokratis dan cacat hukum ?Indonesia secara nyata dijajah ratusan tahun oleh negara imperialis Belanda dan negara fasis Jepang. Sehingga, sudah tentu Indonesia mengetahui apa itu imperialisme dan bagaimana watak-wataknya dan praktek-prakteknya yang melahirkan berbagai bentuk penindasan yang kemudian dari kondisi ketertidasan itu melahirkan semangat juang anti Imperialisme hingga melahirkan perlawanan sampai pada revolusi nasional 1945. Anti imperialisme berarti juga anti kolonialisme, rasisme dan militerisme sebab, kolonialisme, rasisme dan militerisme merupakan satu kesatuan atau anak dari pada Imperialisme.Sekalipun demikian, Indonesia malah bersetongkol dengan negara imperialis dan kemudian menjadi penjajah yang menjajah bangsa Papua hingga saat ini, dengan melakukan praktek-praktek kolonialisme, rasisme dan militerisme di Papua yang adalah bangsa lain dan bangsa yang sudah mendeklarasikan kemerdekaannya secara de facto dan de jure.Tujuan pemerintah Indonesia melakukan politik komromi dengan negara imperis ialah tidak lain dan tidak bukan, demi kepentingan politik dan keamanan agar Amerika serikat sebagai negara adikuasa yang juga sekutu dengan Belanda agar menjamin keamanan teritori Indonesia dari ancaman kolonial Belanda dan kemudian, membantu dalam upaya diplomatik dalam mengakui kemerdekaan Indonesia yang mana telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.Dari ulasan singkat ini ada beberapa poin penting, yang diantaranya: 1. Indonesia gagal menjadi negara merdeka (bebas dari Imperialisme). 2. Proses PEPERA sengaja di buat cacat hukum dan tidak demokratis serta penuh tipu muslihat dan dibawah moncong senjata oleh pemerintah Indonesia demi kepentingan Imperialisme. 3. Kolonialisme, rasisme dan militerisme lahir dari Imperialisme yang kemudian berujung pada kemiskinan, pembodohan, pelanggaran HAM, operasi militer dan hingga proses marjinalisasi sebagaimana yang dialami rakyat Papua. 4. Demi kepentingan politik dan keamanan Indonesia, Papua dikorbankan hingga saat ini.</div>

Melawan Lupah: 2 Agustus Hari Terakhir Pelaksanaan Pepera di Papua

wenepapua.com - Tanggal 2 Agustus 1969 merupakan hari terakhir proses penentuan pendapat rakyat (PEPERA) yang dilaksanakan oleh pemerintah I...

Baca Selanjutnya

Pengkhianat Itu Pelaku Kesadaran Palsu!

Admin 0 Analisis, Artikel 10:40

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">Oleh: Jhon Delver</div><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"> </div><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKDkKuEQsDEJipHupbtK3ZX4234nhyphenhyphenTan4GEL-0MlIGySqfPaebQ5BCLKZR-xw9iltXLlpoBXqBVhFmTyrLkT7XPDP4m2zJ83u-WZq1S8P97zn_GjpBgDmTV3KR16pQW0PYr6BE0w9NA/s525/jd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="524" data-original-width="525" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKDkKuEQsDEJipHupbtK3ZX4234nhyphenhyphenTan4GEL-0MlIGySqfPaebQ5BCLKZR-xw9iltXLlpoBXqBVhFmTyrLkT7XPDP4m2zJ83u-WZq1S8P97zn_GjpBgDmTV3KR16pQW0PYr6BE0w9NA/s320/jd.jpg" width="320" /></a></div>Ketika negara dalam ancaman besar, akan ada usaha yang
besar pula untuk memporak - porandakan gerakan ektrimis, radikal dan apapun
yang berbau separatisme. Upaya negara menghancurkan gerakan multi kontra adalah
upaya mempertahankan kepentingan besar elit penguasa yang terselubung. Rakyat
Papua akan di korbankan, di kambing hitamkan sampai ke akar sendi - sendi
kehidupan. Saat ini, orang Papua di tidurkan dengan ribuan pengaruh dan kendali
hegemoni. Mulai dari tradisi lokal, kebiasaan sosial, kepentingan elit borjuasi
lokal tradisional, sampai menuju kepada eliminasi tatanan bangsa yang
sesungguhnya. <o:p></o:p>

Jika multi krisis mulai tercium, akan ada kekuatan
penuh yang di kerahkan untuk merasuki setiap manusia Papua yang teralienasi
(asing). Ketika diri kita terlihat asing (bermasalah), banyak tawaran yang akan
muncul. Disitulah peran Intelejensi memetakan situasi, beradaptasi,
berorientasi, sampai ke memecahkan basis - basis demi mencapai tujuan. Suatu
kebiadaban kolonial Indonesia menciptakan SDM buat orang Papua adalah
menciptakan karakter bangsa yang peka terhadap rangsangan. Mudah tersinggung,
ketergantungan, cepat marah, tinggi hati, moderat, malastahu, harap gampang,
mental kerupuk, malu hati dan masih banyak lagi sampai kepada memanfaatkan
kecemburuan sosial. <o:p></o:p>

Penyakit - penyakit sosial ini jika memberi keuntungan
bagi penguasa, maka ini merupakan tugas penguasa dalam mencapai kesadaran palsu.
Karena mereka tahu, kesadaran palsu tidak akan memberi ruang (perasan dan
tindakan) untuk memahami dan menerima realitas penindasan yang nyata. Dan
kesadaran palsu pastinya akan membunuh tanpa melihat penyentuh (sumber).
Penyakit sosial yang sudah tidak lazim di seantero tanah Papua adalah saling
membunuh karena merebut harta warisan tanah. <o:p></o:p>

Orang yang saling bermasalah akan mengindahkan tawaran
yang menguntungkan dirinya, sekalipun harus menghilangkan nyawa saudara
sendiri. Praktek menghancurkan dari dalam merupakan skenario intim (terkuat,
terdalam dan puncak). Menjauhkan jiwa mudah dari realitas penindasan juga
merupakan instrumen settingan. Instrumen yang berperan dari kamuflase ekonomi.
Program dan proyek sipil dan pembangunan di lancarkan untuk melihat reaksi kaum
muda Papua memilih jalan hidup. Secara keseluruhan, makan minum pakai menjadi
tantangan paling berat dalam kehidupan orang Papua. Itulah kendala yang
merugikan diri sendiri. Negara Indonesia juga tidak pernah mengajarkan kasih
kepada orang Papua. Kasih Tuhan yang di ajarkan melalui gereja tidak menguasai
kehidupan bangsa yang seutuhnya.<o:p></o:p>

Kerja Kasih
Tuhan tidak bisa di mulut belaka diatas mimbar, di medan demonstrasi untuk di
lihat orang, di tepi jalan untuk di hormati orang. Mengapa seorang Uskup
Argentina, Camillo Torres berkata : " biarkan dentuman senjata mengalahkan
nyanyian dan puji - pujian yang kosong kepada Tuhan " ? Karena pada abad
pencerahan, telah di rasuki elit borjuasi sampai dengan saat ini. <o:p></o:p>

Borjuis Internasional sampai nasional adalah pelaku
hitam dalam mengaudit kesadaran manusia demi kepentingan pribadi. Peran program
gereja terhadap rakyat Papua telah timpang dan tidak alkitabiah. Peran guru
dalam pendidikan tidak merata, peran dokter rumah sakit sangat minim humanis
dan hard ekonomis. Peran pemerintah terlambat dan penuh puitis mematikan. Peran
aparatur keamanan penuh diskriminasi dan kejam. Peran borjuis lokal tradisional
sangat primitif dan intoleran. Semua itu sistem dan pola yang terstruktur demi
membunuh orang Papua. <o:p></o:p>

Sebab wajah masyarakat sosial yang merupakan bagian
dari kehidupan intim orang Papua sengaja dibuat untuk tidak bersentuhan dengan
realitas. Semua kekuatan dan kelebihan orang Papua di manfaatkan untuk membunuh
orang Papua sendiri dan inilah rumah bagi para bandit pengkhianat. Dalam
perjuangan Papua Merdeka, perjuangan tentang membebaskan bangsa dari
penindasan, tidak ada yang namanya mantan pejuang , eks pejuang, senior
pejuang, pejuang sembunyi, pejuang rasa - rasa, pejuang dua kaki, ngaku - ngaku
pejuang, dll. Yang ada hanya seorang pengkhianat bangsa dan tanah air. Yang ada
hanya seorang pengkhianat kebenaran. <o:p></o:p>

Rakyat Papua dan Pelopor yang takut mati demi bangsa
dan tanah airnya adalah seorang pengkhianat ! Siapapun yang melawan maupun
memanfaatkan kebenaran, dia pengkhianat ! Mengapa ? Karena tanah Papua hari ini
sedang sekarat dan butuh pertolongan dari orang - orang yang sadar dan ingin
sadar terhadap apa yang terjadi bagi tanah bangsanya sendiri !. Mulailah tanya
diri sendiri, apa yang saya lakukan untuk selamatkan Papua !<o:p></o:p> Penulis adalah Aktivis Komite Nasional Papua Barat [KNPB]

Pengkhianat Itu Pelaku Kesadaran Palsu!

Oleh: Jhon Delver Ketika negara dalam ancaman besar, akan ada usaha yang besar pula untuk memporak - porandakan gerakan ektrimis, radikal da...

Baca Selanjutnya

TPNPB-OPM Berjanji Akan Tembak Mati OAP Yang Bekerjasama Dengan TNI-Polri

Admin 0 Berita, Papua Merdeka, TPNPB 18:27

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQniNc2IPYI5kSTvavR7MF-Gj4rh354MfX8GpfnZGuHmPgPtt0d6QDGL1JGfOJUb4XEZgOl-S6KLZ2JuMaqZcToST1B94lqQLSGPkHi_LLoncS909zT7Mrnjsb5oUVe5E2m-NWIpaDQ/s1600/FB_IMG_1590800645574.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="720" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRQniNc2IPYI5kSTvavR7MF-Gj4rh354MfX8GpfnZGuHmPgPtt0d6QDGL1JGfOJUb4XEZgOl-S6KLZ2JuMaqZcToST1B94lqQLSGPkHi_LLoncS909zT7Mrnjsb5oUVe5E2m-NWIpaDQ/s400/FB_IMG_1590800645574.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pasukan TPNPB - OPM Kodap III, Ndugama</td></tr>
</tbody></table>wenepapua.com - "Siapapun orang asli Papua (OAP) yang jadi mata-mata Indonesia, Tentara Pembebasan National Papua Barat (TPNPB) akan tembak mati, demi pembebasan bangsa Papua Barat," demikian pembuka rilis resmi yang dikeluarkan TPNPB.
 
Kepada rakyat Bangsa Papua Barat silahkan ikuti laporan berikut ini dan bagikan kepada setiap OAP di seluruh dunia. Ini merupakan pelajaran khusus buat  Orang Papua Asli mata mata Indonesia. Sadarlah demi negerimu karena kau akan mati di tangan kami. 
 
Laporan per 30 Mei 2020, Pasukan Khusus TPNPB Kodap III, Ndugama dibawah pimpinan Yodiut Kogeya dan Lewis Kogeya telah menembak  matibpengintai pasukan Indonesia di Perbatasan Intan Jaya dan Paniai. Kejadian ITU terjadi pada Kamis (28/5/20)  Pukul 3.40. waktu Lokal Omeo Sugapa. 
 
Dilaporkan bahwa pada Jumat  (29/05/2020)  telah terjadi kontak senjata di Distrik Omeyo, Kabupaten Intan Jaya perbatasan antara kabupaten Paniai dan Kabupaten Intanjaya. 
 
Dalam kontak senjata tersebut salah seorang pengintai pasukan TNI-Polri atas nama Yunus Sani ditembak mati. 
 
Yunus Sani  diutus pasukan TNI-Polri untuk mendeteksi keberadaan pimpinan Yodiut Kogeya dan Lewis Kogeya, maka bersangkutan ditangkap oleh pasukan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama karena terbukti kedapatan membawah membawah alat pendeteksi lokasi dan Perekam Kamera Digital tersembunyi. 
 
Yodiut Kogeya mengatakan "kami Pasukan TPNPB-OPM melaksanakan tugas sebagai pembelahan kebenaran siapapun jadi agen mata-mata pasukan Keamanan Indonesia TNI-POLRI akan kami berikan demi Perjuangan murni, termasuk pejabat NKRI yang memperpanjang penderitaan rakyat ini." 
 
Dan Sebelum kami menguasai medan pertempuran areal Tembagapura kami berikan peringatan keras untuk semua baik dalam kubu kami maupun masyarakat sipil setempat yang sedang mencari makan dengan Pasukan TNI-POLRI, kami tembak semua. 
 
Hal ini bukan hal baru. Namun sudah di amandemenkan dalam hukum revolusi serta  kesepakan  pimpinan Militer TPNPB-OPM Gen. Goliat Tabuni dan Komadan Operasih umum TPNPB se-Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. 
 
Sementara Korban mayatnya belum di evakuasi di kampung Magataga, Distrik Omeyo. 
 
Yodiut Kogeya dan Lewis Kogeya  pimpinan TPNPB Pasukan elit Kodap III Ndugama Brijen Jenderal Egianus Kogeya mengatakan "kami akan balas dendam atas tertembak nya Sandy Kogeya, jika barang siapa yang menjadi agen nata-mata pasukan keamanan Indonesia TNI-Polri kami  akan di bersikan habis", tuturnya. 
 
Selain dari itu Komadan Operasi umum TPNPB se-Tanah Papua, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen mengatakan " apapun terjadi pembersihan mata-mata orang Papua yang sedang mencari makan, kami pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM sudah berkomitmen maka rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai berhenti menjadi mata-mata Indonesia karena demi nasip Rakyat Papua kami akan tembak siapapun dia. 
 
Terakhir, menurut Yodiut Kogeya kami sudah merebut 9 Pujuk senjata otomatis milik Pasukan TNI-Polri. Namun mereka tidak pernah umumkan ya Allah turut bekerja dalam Perjuangan OPM-TPNPB untuk mendapatkan hasil yang baik seperti aset milik musuh ini jadi kami siap perang sampai Papua merdeka.</div>

TPNPB-OPM Berjanji Akan Tembak Mati OAP Yang Bekerjasama Dengan TNI-Polri

Pasukan TPNPB - OPM Kodap III, Ndugama wenepapua.com - "Siapapun orang asli Papua (OAP) yang jadi mata-mata Indonesia, Tentara Pemb...

Baca Selanjutnya

PSBB & Militerisme di Papua

Admin 0 Analisis, Militerisme, Situasi 08:31

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Oleh: Frans Huby</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2TUuzYOTnDmm7GmLn-SxGULy4mgzZwGhRLlFliqRk41A1AdNLxOBnD2kiL7rpDnpDAZqCNRd3M47KX6dDxWFOwjhPztJC0VbvX7f6gX8A5eKUBqd5ZjD9i_lAb_kOwhGnstYlXgftqA/s1600/FB_IMG_1568844978678.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="540" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2TUuzYOTnDmm7GmLn-SxGULy4mgzZwGhRLlFliqRk41A1AdNLxOBnD2kiL7rpDnpDAZqCNRd3M47KX6dDxWFOwjhPztJC0VbvX7f6gX8A5eKUBqd5ZjD9i_lAb_kOwhGnstYlXgftqA/s400/FB_IMG_1568844978678.jpg" width="225" /></a></div>
Dalam rangka memerangi Covid-19 pemeritah Indonesia mencanangkan program Batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di Indonesia. Dalam implementasi PSBB aparat gabungan di mobilisasi. 
 
Hari ini adalah hari ke tiga pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wamena. Aktivitas masyarakat dibatasi hingga pukul 14:00 dan jika, kedapatan melakukan aktivitas lebih dari jam yang sudah di tentukan maka dikenakan sanksi. 
 
Di setiap ruas jalan dijaga ketat oleh aparat gabungan, ada polisi, Brimob, TNI dan satpol PP dengan senjata lengkap, tanpa petugas kesehatan dengan peralatan medis lengkap untuk memastikan secara medis kondisi kesehatan masyarakat terutama untuk mendeteksi Covid-19 dan apa bila terdeteksi virus Covid-19 maka, dilakukan tindakan medis lebih lanjut namun, itu tidak terjadi dan yang terjadi ialah setiap masyarakat yang lewat di periksa barang bawaan mereka layaknya melakukan swiping alat tajam atau yang lainnya, dan yang menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil diperiksa semuanya sampai di dalam isi mobil atau motor hingga, yang menggunakan kendaraan diancam akan disita kendaran milik mereka. 
 
PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan pemerintah dengan dalil melawan Covid-19 adalah hal yang sejatinya menutupi segalah kegagalan pemerintah dalam melawan Covid-19. 
 
PSBB bukan merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi Covid-19 namun, hanya upaya pemerintah untuk meresahkan rakyat sebab, dalam penerapannya telah disertai dengan tindakan represif, intidasi, teror hingga penembakan gas air mata yang berujung pada kematian. Di Jayapura salah satu warga sipil telah meninggal dunia akibat ditembak gas air mata dan di Wamena beberapa warga sipil telah suruh push up. 
 
Tindakan pelanggaran HAM dan berbagai kekerasan oleh militer yang berujung pada kematian sudah berlangsung lamah sejak 1960-an hingga saat ini masih terjadi dan akan terus terjadi. Rakyat Papua selalu dianggap sebagai manusia yang bukan manusia sehingga, harus dihilangkan dari tanah Papua sehingga, berbagai macam cara terus di lakukan guna memusnahkan manusia Papua dari tanah Papua. 
 
Kehadiran Indonesia dan tuannya imperialialisme diatas tanah Papua hanyalah untuk menguasai tanah Papua dan mengambil semua isi yang terkandung di dalamnya guna, mengakumulasi keuntungan bagi mereka terutama kaum imperialis. 
 
Dengan ini PSBB akan kemudian, menjadi dalil untuk melakukan berbagai pelanggaran HAM dan tindakan kekerasan lainnya hingga berujung pada kematian. 
 
SEMESTINYA PSBB DAN MOBILISASI TENAGA MEDIS 
 
Covid-19 merupakan virus menular yang menyerang sistem pernapasan manusia yang berujung pada kematian dalam waktu relatif singkat jika, tidak tangani secara cepat terutama bagi mereka yang imun tubuhnya rendah. 
 
Karena, berhubungan dengan kondisi kesehatan manusia sehingga, petugas medislah yang harus dimobilisasi untuk menjadi garda terdepan untuk memerangi Covid-19 dengan amunisi alat pendeteksi Covid-19, alat pelindung diri bagi petugas medis dan vaksin yang diberikan secara gratis kepada pasien positif Covid-19 dan masker serta sabun pencuci tangan kepada mereka yang belum terdeteksi Covid-19 namun, ini tidak terjadi. 
 
Dengan ini kematian rakyat Papua akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Ada yang meninggal dunia karena, terkena Covid-19, karena mengalami kekerasan aparat, karena ditembak, karena kelaran dan belum lagi di wilayah operasi militer. 
 
Kondisi inilah yang disebut penjajahan dan karena, penjajahan inilah yang menjadi salah satu faktor rakyat Papua ingin menentukan nasib sendiri selain kemerdekaan ialah hak segala bangsa sesuai amanat UUD 1945 dan berlandaskan fakta sejarah bangsa Papua Barat.</div>

PSBB & Militerisme di Papua

Oleh: Frans Huby Dalam rangka memerangi Covid-19 pemeritah Indonesia mencanangkan program Batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang b...

Baca Selanjutnya

Mahkama Konstitusi Bolivia Tolak Upaya Banding Rezim Militer

Admin 0 Amerika Latin, Berita, Internasional 08:23

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhApQuVHQiFrmalsbIJExY-hdYSzPbqypgudbEpTmgh6dsba9bOuuCino4qeD8vNE66nILC0JQnGzpGsK9sl73N-NKoVlV_-R1JRC4h-PxI7AzWyun97aGkIOv9nY53HcfjUSlNTVGPPw/s1600/FB_IMG_1590592750584.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="720" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhApQuVHQiFrmalsbIJExY-hdYSzPbqypgudbEpTmgh6dsba9bOuuCino4qeD8vNE66nILC0JQnGzpGsK9sl73N-NKoVlV_-R1JRC4h-PxI7AzWyun97aGkIOv9nY53HcfjUSlNTVGPPw/s400/FB_IMG_1590592750584.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Demonstrasi rakyat Bolivia</td></tr>
</tbody></table>
Mahkamah Konstitusi Plurinasional Bolivia (TCP), pada hari Selasa (26/5) atau Rabu (27/5) waktu Indonesia menolak usulan pembatalan pelaksanaan pemilihan umum yang diajukan oleh rezim de fakto hasil kudeta militer. Selanjutnya, pihak TCP mengharuskan kepada pihak berwenang Bolivia untuk mengadakan pemilu pada tanggal 3 Agustus 2020 mendatang. Artinya, keputusan pelaksanaan pemilu ini sendiri diundur beberapa minggu, yang seyogyanya dilaksanakan pada tanggal 26 Juli. 
 
Demonstrasi besar-besaran terus berlangsung di Bolivia sejak tanggal 1 Mei lalu, yakni ketika pihak pemerintahan militer menyatakan menunda pelaksanaan pemilu dengan alasan wabah virus corona. Meskipun di bawah ancaman wabah virus, rakyat Bolivia, khususnya dari kalangan petani secara terus-menerus melakukan perlawanan menentang rezim hasil kudeta militer. Dan, protes rakyat tersebut masih terus terjadi hingga hari ini. 
 
Perlawanan rakyat Bolivia kian menguat, apalagi beberapa hari lalu, pihak militer mengerahkan pasukannya untuk mengepung gedung Parlemen dengan tujuan menekan dan mengancam anggota Parlemen agar mengeluarkan resolusi mengenai penundaan pelaksanaan pemilu. Namun, Parlemen Nasional (DPR), yang anggotanya adalah mayoritas pendukung presiden terguling, Evo Morales, tidak terpengaruh dengan show of force militer tersebut. 
 
Dalam pemilu nanti, rakyat Bolivia akan memilih presiden dan wakil presiden, serta deputi (Dewan Perwakilan Daerah) dan anggota DPR. Ini akan menjadi momen yang menentukan bagi kelangsungan masa depan rakyat Bolivia dan gerakan sosialis di negara tersebut. 
 
Sebagaimana diketahui, setelah pembatalan hasil pemilu pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, negeri yang kaya akan timah hitam terbesar di dunia itu berada di bawah cengkeraman kekuasaan militer. Presiden terpilih saat itu, yakni Evo Morales harus melarikan diri ke Mexico sebelum akhirnya meminta suaka politik ke Argentina. Saat itu, Evo Morales harus bersaing dengan 9 pasangan capres-cawapres untuk periode 2019-2024, yakni: 
 
1. Evo Morales dari Gerakan Sosialis (incumbent) 
2. Carlos Mesa (Komite Kewarganegaraan) 
3. Carlos Oscar Ortiz Antelo (Aliansi Bolivia) 
4. Chi Hyun Chung (Partai Kristen Demokrat) 
5. Virginio Lema (Gerakan Nasionalis Revolusioner) 
6. Felix Patzi (Gerakan Sistem Ketiga) 
7. Ruth Nina (Partai Aksi Nasional Bolivia dan Persatuan Perempuan) 
8. Victor Hugo Cardenas (Persatuan Solidaritas Sipil) 
9. Israel Rodriguez (Front untuk Kejayaan) 
 
Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2019, pihak Mahkamah Agung (Tribunal Supremo) memutuskan bahwa Evo Morales sebagai pemenang dalam Pilpres. Evo berhasil menyingkirkan 8 capres lain dengan perolehan suara 47,07 persen. Posisi nomer 2 adalah capres neo-liberal, yakni Carlos Mesa dengan perolehan suara lebih dari 36 persen. Terdapat selisih suara lebih dari 10 persen. Meskipun hanya memperoleh 47 persen, Evo Morales dinyatakan menang mengingat Konstitusi Bolivia mengatur bahwa bila terdapat selisih suara lebih dari 10 persen antara pemenang 1 dan 2, maka secara otomatis, pemenangnya adalah yang berada di posisi pertama. Dengan demikian, tidak berlanjut pada putaran kedua. 
 
Menanggapi keputusan Mahkamah Agung tersebut, pihak capres (Carlos Mesa dan Luiz Fernando) yang kalah merasa tidak terima dan menuduh adanya kecurangan. Ketidakpuasan kedua capres tersebut kemudian diungkapkan dengan cara memobilisasi massa. Keduanya juga dikenal sebagai pengusung isu neoliberalisme dan rasialisme. Terkait dengan rasialisme, Bolivia memiliki sejarah yang buruk. Setidaknya, ada dua golongan masyarakat di sana, yakni golongan penduduk pribumi (indian) dan penduduk keturunan Eropa. Dalam kasus rasialisme, penduduk pribumi sering menjadi korban tindak kekerasan. 
 
Di bawah tondongan senjata militer dan guna menghindari jatuh korban, akhirnya Presiden Evo Morales menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 10 November 2019. 
 
 
Dihaturkan dari status FB VA Safi'i</div>

Mahkama Konstitusi Bolivia Tolak Upaya Banding Rezim Militer

Demonstrasi rakyat Bolivia Mahkamah Konstitusi Plurinasional Bolivia (TCP), pada hari Selasa (26/5) atau Rabu (27/5) waktu Indonesia me...

Baca Selanjutnya

Werene News Papua

Mandat Sang Leluhur, Bersatu Selamatkan Papua!

Melawan Lupah: 2 Agustus Hari Terakhir Pelaksanaan Pepera di Papua

Pengkhianat Itu Pelaku Kesadaran Palsu!

TPNPB-OPM Berjanji Akan Tembak Mati OAP Yang Bekerjasama Dengan TNI-Polri

PSBB & Militerisme di Papua

Mahkama Konstitusi Bolivia Tolak Upaya Banding Rezim Militer

Populer

Labels